Minggu, 03 Januari 2010

“Wali Kota Jangan Tinggalkan Utang”




SAMARINDA – Meski APBD Samarinda 2010 sudah disahkan, namun beberapa anggota DPRD Samarinda tetap meminta anggaran ditelaah kembali. Khususnya proyek multiyears (tahun jamak) yang pembiayaannya cukup besar, namun belum jelas progresnya.

Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda Anhar SK mengatakan, rapat paripurna DPRD Samarinda, Rabu (23/12) sekitar pukul 23.30 Wita dengan agenda pengesahan APBD sebesar Rp 2,4 triliun itu dinilai terburu-buru. “Saya berharap di tingkat I (provinsi) nanti, APBD Samarinda bisa ditelaah maksimal. Pasalnya, ada banyak kejanggalan dalam anggaran tersebut, terutama masalah proyek multiyears,” kata Anhar kepada Kaltim Post, kemarin.

Anhar mengatakan, defisit anggaran tahun 2009 mencapai angka Rp 645 miliar, melebihi Rp 200 miliar yang ditargetkan. Untuk itu, ia berkeras meminta agar beberapa proyek ditelaah. Setidaknya anggaran yang disiapkan sesuai dengan progres pengerjaannya. “Jangan sampai anggaran terus masuk, tapi progresnya jalan di tempat. Kita harus melihat kondisi di lapangan, baru menentukan anggaran,” sambung politis asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Ia menambahkan, kalau terlalu banyak difisitnya, tentu akan berpengaruh terhadap pembangunan ke depan. Terutama Wali Kota Samarinda periode 2010-2015 mendatang. Jangan sampai Wali Kota Samarinda nanti terbebani utang. Seharusnya Wali Kota menjalankan visi misinya, justru harus berpikir bagaimana menyelesaikan pekerjaan rumah Wali Kota sebelumnya.

“Ingat, Pak Amins sudah tidak Wali Kota lagi nanti. Seharusnya semua programnya sudah diselesaikan selama dia (Achmad Amins, Red.) menjabat. Wali Kota jangan tinggalkan utang,” tegas pria berdarah Bugis ini.

Ia mengaku bersikeras meminta APBD ditelaah, karena ia ingin tak ingin disebut sekadar ikut-ikutan menyetujui anggaran yang tidak jelas tersebut. Apalagi, Agustus 2010 nanti bakal masuk masa transisi kepemimpinan Wali Kota Achmad Amins. “Sikap saya bentuk pertanggung jawaban kepada konstituen saya. Saya menghargai keputusan rapat, tapi tidak ikut bertanggung jawab atas pengesahan anggaran,” bebernya.

Lebih lanjut Anhar menyebutkan, dana proyek multiyears mencapai ratusan miliar dan pasti akan diberikan ke pihak ketiga. Dan, perlu diingat semuanya itu uang rakyat. “Saya akan terus mengkritisi demi perbaikan pembangunan ke depan. Kalau penyusunan anggaran sudah tidak tepat, bagaimana menjalankan program. Intinya, harus benar-benar ditelaah, kalau perlu dibuatkan tim khusus menangani proyek multiyears,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kota Samarinda, Faisal yang dikonfirmasi kemarin menyebutkan, APBD 2010 sudah tidak ada proyek multiyears. Anggaran yang ada hanyalah proyek yang harus diselesaikan sebelum masa kepemimpinan Wali Kota Achmad Amins berakhir. ”Kalau ada proyek multiyears, berarti Pemkot akan utang sampai 2011. Kami juga berusaha Pemkot Samarinda tidak utang,” kata Faisal.


Sekadar informasi, usai pengesahan APBD 2010 Samarinda, Ketua Fraksi Patriot Kebangsaan Agus Suwandi menyarakan ada reward and punishment (penghargaan dan hukuman) terhadap kinerja instansi Pemkot Samarinda harus bisa dilakukan dalam kaitannya dengan pendapatan dan daya serap anggaran. Kalau berhasil dihargai, sedangkan kalau gagal ya, harus siap dicopot.

Article di ambil dari www.kaltimpos.co.id

0 komentar: